KPU Kota Probolinggo Bekukan Dapil Pemekaran

sumber : Zonaberita.com

Persoalan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota
Probolinggo dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan Pemilu 2009, yang akan berlangsung
beberapa pekan lagi. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat diam-diam membekukan 2
daerah pemilihan (dapil) kecamatan pemekaran.
Seperti diketahui, Kota Probolinggo yang semula terdiri 3 wilayah kecamatan telah berkembang
menjadi 5 kecamatan. Tapi hingga Selasa (17/2) kemarin, hanya 3 kecamatan lama yang telah membentuk PPK, yakni Kecamatan Mayangan, Kademangan dan Wonoasih. Sedangkan 2 kecamatan baru, Kedopok dan Kanigaran, belum terlihat tanda-tanda akan dibentuknya PPK.
Ketua KPU Kota Probolinggo, H Ali Mochtar SH SPd, membenarkan hal itu. Menurutnya, KPU Pusat telah menetapkan di Kota Probolinggo hanya ada 3 dapil yakni di 3 kecamatan lama. Dua dapil di kecamatan baru dibekukan,” katanya.
Ali menambahkan, penetapan 3 PPK tersebut mengacu pada Pemilu 2004 lalu, ketika Kota Probolinggo, masih terdiri 3 kecamatan. Tapi kenapa pada Pilwali Oktober 2008 lalu, ditetapkan 5 PPK? ali meyakini, ketetapan KPU Pusat itu terkait perhitungan jumlah penduduk dengan jumlah kursi di legislatif. KPU Pusat menilai, kedua dapil (Kanigaran dan Kedopok red) sementara ini tidak perlu difungsikan.
“Juga tidak menutup kemungkinan, pengendalian pemilu 2009 di dua kecamatan dimaksud, terpaksa dihandle oleh 3 PPK di 3 kecamatan lama. Kelurahan-kelurahan di Kecamatan Kanigaran dikembalikan pada kecamatan asalnya, yakni Mayangan. Begitu pula kelurahan di Kecamatan Kodopok, dikembalikan pada kecamatan asalnya, Kademangan dan Wonoasih,” paparnya.
Menariknya, meski PPK di dua kecamatan dimaksud hingga kini belum terbentuk, Panitia Pengawas Pemilu untuk tingkat kecamatan (Panwascam), jumlahnya justru mengacu pada pemekaran wilayah. Panwaslu Kota Probolinggo, telah melantik anggota Panwascam yang bertugas di 5 kecamatan. Bahkan Panwascam kini berancang-ancang membentuk Panwaslu Lapangan yang wilayah kerjanya berada di tingkat kelurahan. “Dalam undang-undang pemilu, pengawasan dilakukan hingga ke tingkat kelurahan,” tutur anggota Panwaslu Kota Probolinggo, Andi Atmadjaja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: